Pekanbaru, (LA) – Aktivitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau kian intens dan meluas, memicu kekhawatiran meluasnya praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan daerah. Rangkaian pengusutan ini dimulai beberapa minggu terakhir, yang puncaknya ditandai dengan diboyongnya Gubernur Riau dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ke Jakarta oleh lembaga antirasuah tersebut.
Informasi terbaru pada hari ini, Kamis (13/11/2025), mengonfirmasi bahwa KPK kini telah merambah sektor strategis lain: tim penyidik KPK terpantau berada di kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kehadiran KPK di dinas yang mengelola anggaran vital bagi masa depan generasi muda ini menimbulkan dugaan kuat adanya praktik korupsi yang merugikan sektor pendidikan.
Peran Pers: DPD SPRI Riau Jadi Garda Dukungan Moral KPK
Di tengah rangkaian investigasi yang menegangkan ini, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pers Republik Indonesia (DPD SPRI) Riau secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja KPK. Organisasi pers ini menegaskan bahwa kerja keras KPK dalam menangani tindak pidana korupsi di Riau sangat diperlukan untuk membersihkan pemerintahan daerah.
“Korupsi adalah musuh bersama yang merusak sendi-sendi pembangunan, termasuk sektor pendidikan yang baru saja disasar KPK. Dukungan kami adalah bentuk komitmen pers Riau agar KPK memiliki semangat dan kekuatan moral untuk bekerja secara profesional dan tanpa pandang bulu, meski kasusnya menyentuh pejabat tinggi,” ujar perwakilan DPD SPRI Riau.
Spekulasi Publik dan Keterbukaan Informasi
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang dikeluarkan baik oleh pihak KPK maupun Dinas Pendidikan Riau mengenai kasus spesifik yang diselidiki. Namun, fenomena ini menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun berjuang, masyarakat Riau masih menaruh kepercayaan tinggi pada KPK sebagai benteng terakhir pemberantasan korupsi, dibuktikan dengan banyaknya pejabat yang telah ditindak.
Keterlibatan KPK di Dinas Pendidikan Riau memberikan sinyal kuat bahwa dugaan mark-up atau penyimpangan anggaran mungkin terjadi pada proyek-proyek pendidikan. DPD SPRI Riau mendesak KPK untuk mengedepankan prinsip transparansi dalam proses penyelidikan, sehingga publik dapat mengetahui secara jelas titik-titik kebocoran anggaran yang selama ini terjadi di sektor pendidikan. Harapannya, pengusutan ini dapat menjadi shock therapy dan momen untuk memulihkan kepercayaan masyarakat Riau terhadap integritas birokrasi. (Tim)
