Jakarta, (LA) – Pemerintah diminta untuk lebih cermat dalam memberikan bantuan kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Sritex), terutama terkait opsi penyuntikan dana melalui lembaga seperti Danantara atau BUMN lainnya. Ekonom dari Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Jaya Darmawan, menegaskan bahwa dana negara seharusnya digunakan untuk investasi pada sektor yang lebih menguntungkan.
“Saat ini, industri tekstil tengah menghadapi tantangan besar akibat membanjirnya produk impor dari Tiongkok serta melemahnya pasar global. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih transparan dalam menjelaskan mekanisme penyelamatan Sritex,” ujar Jaya dalam perbincangannya dengan RRI Pro 3, Selasa (4/3/2025).
Jaya juga menambahkan bahwa jika pemerintah serius ingin menyelamatkan Sritex, maka kebijakan pembatasan impor harus diperketat. “Jika regulasi tetap seperti sekarang, upaya penyelamatan apa pun tidak akan berdampak signifikan terhadap keberlanjutan Sritex,” tambahnya.
Hak Karyawan Harus Diselesaikan Lebih Dulu
Sementara itu, peneliti Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Pusat Riset Kependudukan BRIN, Triyono, menekankan pentingnya penyelesaian hak karyawan sebelum pemerintah mengambil langkah jangka menengah dan panjang. Menurutnya, pembayaran pesangon merupakan solusi jangka pendek yang harus segera dituntaskan sebelum skema investasi baru diterapkan.
“Kurator yang menangani persoalan pesangon karyawan harus segera mempercepat proses penilaian dan pelelangan aset guna memastikan hak pekerja terpenuhi,” jelas Triyono.
Langkah Strategis Pemerintah: Ribuan Pekerja Kembali Bekerja
Di tengah polemik penyelamatan Sritex, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah strategis dengan menggelar pertemuan bersama sejumlah menteri dan perwakilan perusahaan pada 3 Maret 2025. Dalam pertemuan tersebut, Presiden memanggil Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri BUMN Erick Thohir, serta perwakilan dari Sritex untuk membahas strategi terbaik guna melindungi ribuan tenaga kerja yang terdampak.
