SELATPANJANG – Pemanfaatan aplikasi Mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, masih tergolong rendah, dengan tingkat penggunaan baru mencapai 10 persen. Padahal, aplikasi yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan ini dirancang untuk memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan secara praktis dan efisien.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Meranti akan mengintensifkan sosialisasi, memperkuat alokasi pembiayaan, serta melibatkan kepala desa dalam upaya optimalisasi pemanfaatan layanan digital tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Bambang Supriyanto, dalam Forum Pemangku Kepentingan Utama Semester I Tahun 2025 yang berlangsung di Rumah Dinas Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (13/3/2025).
Komitmen Pemkab Meranti Tingkatkan Layanan JKN
Menurut Bambang Supriyanto, Pemkab Meranti berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan program JKN, baik dalam peningkatan kepesertaan maupun pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
“Masih terdapat sekitar 16 ribu data peserta yang perlu disempurnakan. Saat ini, Dinas Sosial sedang menangani hal tersebut, namun tentu membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk dari Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Bambang juga menyoroti partisipasi aparatur desa dalam program JKN yang masih menjadi tantangan. Banyak desa belum mengalokasikan anggaran untuk iuran kepesertaan JKN karena keterbatasan dana.
“Kami akan mencari solusi pembiayaan agar aparatur desa dapat menjadi peserta aktif JKN. Ini bagian dari perlindungan dasar yang wajib diberikan pemerintah kepada perangkatnya,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Pemkab Kepulauan Meranti akan mengalokasikan minimal 25 persen anggaran sektor kesehatan untuk mendukung program JKN, termasuk pembiayaan jaminan kesehatan dan dukungan operasional lainnya.
“Kami berharap forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan demi layanan kesehatan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan,” tambahnya.
BPJS Kesehatan Apresiasi Kepulauan Meranti
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai, Bernat Sibarani, mengapresiasi Pemkab Kepulauan Meranti atas dukungannya terhadap program JKN.
Menurutnya, forum ini menjadi ajang evaluasi pelaksanaan JKN sekaligus sarana menjaring masukan dari pemangku kepentingan di daerah.
“Kami ingin mengetahui langsung tantangan yang dihadapi dalam implementasi JKN serta membahas langkah strategis untuk menjamin kelangsungan program ini ke depan,” ujarnya.
Dari sisi cakupan kepesertaan, Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan partisipasi lebih dari 98 persen. Capaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik antara Pemkab dan BPJS Kesehatan.
Namun demikian, Bernat mengingatkan adanya tren penurunan jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat, khususnya kategori BPIHT. Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena mayoritas peserta JKN di Meranti berasal dari segmen tersebut.
“Jika tren ini tidak ditangani dengan baik, maka berisiko menurunkan akses layanan kesehatan masyarakat yang selama ini ditanggung oleh negara,” ungkapnya.
Terkait komitmen pembiayaan, Pemkab Kepulauan Meranti mencatat prestasi sebagai satu-satunya kabupaten di Riau yang tidak memiliki tunggakan pembayaran iuran JKN untuk peserta PBI daerah pada tahun 2024. Bahkan, untuk tahun 2025, seluruh kebutuhan iuran sudah dianggarkan untuk 12 bulan penuh.
“Ini menunjukkan komitmen luar biasa dari Pemkab Meranti. Kami harap kolaborasi ini terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan layanan kesehatan yang adil dan merata,” pungkas Bernat Sibarani.
