Selain itu, APLK mendesak agar perusahaan-perusahaan yang diduga memberikan gratifikasi kepada camat dipanggil dan diperiksa. Mereka juga menuntut agar peran camat dalam memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa mematuhi ketentuan hukum diusut secara menyeluruh, karena tindakan itu dinilai merugikan masyarakat dan negara.
APLK turut menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Mereka meminta agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa intervensi, mengingat adanya dugaan pola penyalahgunaan wewenang yang terstruktur. APLK juga menyerukan agar seluruh saksi serta pelapor yang memberikan informasi terkait kasus ini mendapatkan perlindungan hukum penuh.
APLK berharap aksi damai yang akan digelar dapat menjadi momentum untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak tegas dan menjaga integritas pelayanan publik di Rokan IV Koto.
