Washington, D.C. (LA) – Ketegangan politik di Amerika Serikat semakin memanas setelah Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX, menjadi pusat kontroversi yang menyebabkan perpecahan dalam Partai Demokrat dan Republik di DPR. Dua anggota DPR dari Partai Demokrat, Jim McGovern dan Rosa DeLauro, menuduh rekan-rekan mereka dari Partai Republik menyerah pada tuntutan Musk, yang berujung pada pembatalan RUU anggaran pemerintah yang sebelumnya telah disepakati kedua partai.
Tuntutan Elon Musk Menghentikan RUU Anggaran
Jim McGovern, anggota DPR dari Massachusetts, melalui akun X (Twitter), mengungkapkan kekecewaannya atas pembatalan ketentuan-ketentuan dalam RUU anggaran yang dirancang untuk memperkuat posisi Amerika dalam penguasaan teknologi mutakhir, seperti kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kuantum. Menurut McGovern, ketentuan-ketentuan ini akan sangat penting dalam menjaga dominasi Amerika dalam teknologi masa depan.
Namun, Musk, yang dikenal sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di dunia, memiliki agenda yang berbeda. McGovern menyebutkan bahwa Tesla, perusahaan mobil listrik milik Musk, adalah satu-satunya produsen mobil AS yang beroperasi di China tanpa memiliki perusahaan patungan lokal. Tesla juga membangun pabrik baterai dan kendaraan otonom di Shanghai, yang semakin mempererat hubungannya dengan pemerintah China.
Baca juga
Merger Honda-Nissan: Langkah Strategis untuk Menghadapi Tantangan Global
Musk Dituding Mendekati Pemerintah China
Rosa DeLauro, anggota DPR lainnya dari Partai Demokrat, menyoroti hubungan Musk dengan pemerintah China yang semakin erat. Dalam sebuah surat kepada Kongres, DeLauro mengungkapkan keprihatinannya tentang ketergantungan Musk pada persetujuan dari pemerintah China untuk melaksanakan proyek-proyek besar perusahaannya. “Sangat memprihatinkan bahwa Musk telah mengambil hati kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok,” tulis DeLauro.
